Pemerintah Serahkan 560 NIB kepada Pelaku UMK di Surakarta

Pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Negara BUMN, dan Kementerian Investasi membagikan 560 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng).

Pemerintah terus membagikan NIB bagi pelaku UMK untuk mempercepat pencapaian target penerbitan NIB secara nasional.

Pendaftaran NIB bagi pelaku UMK sangat dibutuhkan sebab NIB merupakan identitas pelaku usaha Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

"KemenKopUKM aktif melakukan ‘jemput bola’ kepada pelaku UMK untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB," ucap Eddy. Hal itu diharapkan memunculkan kesadaran dan mendorong pelaku UMK agar segera mendaftar NIB. Sinergi antar Kementerian juga terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

Kemenkop dan UKM dorong UMKM Lokal Masuk Rantai Pasok Global

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) siap mendorong pengembangan UMKM lokal agar dapat masuk dalam rantai pasok global, salah satunya melalui berbagai program dan kegiatan, serta optimalisasi kerja sama internasional forum BIMP-EAGA.

Dalam pertemuan The 9th BIMP-EAGA SMED WG Meeting yang dilaksanakan di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada 5-6 Juli 2022, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Perluasan Pasar Deputi Bidang UKM Kemenkop dan UKM selaku Head of Delegation Indonesia Fixy mengusulkan, agar keterlibatan UMKM dalam BIMP-EAGA lebih ditingkatkan.

"Mengingat isu UMKM merupakan isu lintas sektoral, Kemenkop dan UKM mendorong agar program dan pembahasan pengembangan UMKM harus melibatkan Working Group lainnya. Tujuannya, supaya program yang saling mendukung satu sama lain ini dapat tersinergikan," kata Fixy dalam keterangan pers Sabtu (9/7).

Dia berharap BIMP-EAGA bisa membantu menghubungkan perusahaan besar dengan UMKM sektor tertentu seperti cokelat untuk masuk dalam rantai pasok.

“KemenKopUKM bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengusung program BIMP-EAGA Business Centre yang terletak di Sulawesi Utara. Di mana Business Centre ini diharapkan bisa direplikasi di negara EAGA yang lain dalam mendisplay produk UMKM,” kata Fixy.

UMKM, Tonggak Utama Pembangun Negeri

Kita semua tidak dapat memungkiri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah tonggak utama dalam pembangunan Indonesia. Namun, Covid-19 terbukti telah mempengaruhi pertumbuhan UMKM secara besar-besaran. Maka, sejak awal pandemi Pemerintah memberikan prioritas untuk melindungi UMKM melalui Program PC-PEN.

“Pandemi memberikan pukulan keras bagi usaha kecil menengah. Mengapa? Karena sifat pandemi ini tidak memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas fisik. Dan kita semua tahu, bahwa usaha kecil menengah terutama sektor informal berada dengan pertemuan fisik . Jadi tanpa adanya aktivitas fisik, sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi mereka  pasti akan terpukul keras,” terang Sri Mulyani.

Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia memusatkan perhatiannya terhadap perkembangan UMKM sebagai fokus pembangunan negara dan pemulihan ekonomi sejak awal terjadinya Covid-19. Hal ini dilakukan agar UMKM tetap dapat bertahan selama terjadinya pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi selepas terjadinya Covid.

Digitalisasi sebagai Langkah Pelestarian UMKM

Covid-19 membuat masyarakat Indonesia tidak dapat bertemu secara langsung dalam waktu yang sangat lama. Hal ini tentunya berimbas pada melemahnya sektor UMKM di mana para penjual kehilangan banyak pelanggan yang dahulu biasa datang ke toko mereka sebelum terjadinya Covid-19.

Maka, digitalisasi UMKM menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia dalam rangka melestarikan UMKM yang terkena dampak paling besar dari Covid-19. Di samping itu, program ini juga merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh bapak Jokowi.

Jokowi menargetkan sebanyak 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat onboarding atau masuk ke toko daring pada 2022 sejalan dengan meningkat pesatnya pasar ekonomi digital.

"Minimal 20 juta dan meningkat 24 juta di tahun depan 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Ini target," kata Jokowi saat membuka Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Menurut Jokowi, pada masa pandemi COVID-19 tercatat 17,5 juta pelaku UMKM telah masuk ke ekosistem digital.

Jokowi mengupayakan agar lebih banyak UMKM domestik masuk pasar digital untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi digital. Ia menginginkan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital.

Tweet