SEPUTAR INDONESIA - Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diharapkan menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) IKN Indonesia baru yang humanis. Sehingga tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan warga di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sepaku.
”Penyusunan RDTR harus cerminkan tata ruang IKN Nusantara yang humanis,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara di Penajam.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap RDTR yang sedang dibahas dan disusun sesuai harapan warga, khususnya di Kecamatan Sepaku.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama IKN Nusantara tengah membahas RDTR IKN Indonesia baru yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana menemui Badan Otorita IKN Nusantara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyangkut penyusunan RDTR tersebut. Pertemuan dilakukan untuk membahas agar RDTR IKN Nusantara sesuai gambaran yang dibutuhkan masyarakat.
“Ini untuk memastikan RDTR tidak menimbulkan permasalahan yang memungkinkan terjadi ke depan,” ujar Nicko Herlambang.
Dia berharap kegiatan masyarakat lokal, khususnya warga Kecamatan Sepaku tidak terganggu dengan RDTR IKN Indonesia baru bernama Nusantara. Menurut dia, pertanian dan perkebunan di wilayah Sepaku tidak terbaca dalam RDTR yang disusun Kementerian ATR/BPN bersama Badan Otorita IKN Nusantara. Padahal keseharian warga di kecamatan itu berkebun dan bertani secara mandiri.
”Yang perlu menjadi catatan dalam penyusunan RDTR IKN Nusantara, yakni banyak warga lokal yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sektor pertanian dan perkebunan,” tutur Nicko Herlambang.
Jika sektor perkebunan dan pertanian tidak tergambar dalam RDTR, lanjut dia, dikhawatirkan masyarakat lokal bakal tersingkir dengan pembangunan IKN Nusantara.
”Warga lokal jangan sampai tersisihkan, kami harap pekerjaan dasar masyarakat di Sepaku, yaitu pertanian dan perkebunan tergambar dalam RDTR,” ucap Nicko Herlambang.
Jokowi Rangkul Seluruh Lapisan Masyarakat, Hak Penghayat Kepercayaan Tidak Terlupakan
Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Salah satu yang diatur adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.
Perpres ini bertujuan untuk melindungi kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional, yang di dalamnya memuat hak penghayat kepercayaan.
Selain menegakkan hak, Perpres ini juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
"Menegakkan hak masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan agar dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan khususnya dalam pemajuan kebudayaan," demikian bunyi poin di lampiran Perpres yang diteken Jokowi pada 14 September 2022.
0 Response to "Jokowi Menerapkan Pendekatan Humanis dalam Merancang IKN"
Posting Komentar