Program Merdeka Belajar, Jurus Jitu Jokowi Kembangkan SDM Indonesia

SEPUTAR INDONESIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah menghadirkan beragam kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya (SDM) Tanah Air. Kondisi demikian merupakan modal penting dalam menghadirkan kemajuan bangsa di masa depan.

Optimsme percepatan kemajuan sudah semakin terwujudkan dan dapat dirasakan. Sejumlah program yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi berhasil menyasar langsung pada inti persoalan pengembangan SDM Indonesia.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan mengatakan, arah kebijakan yang diluncurkan Jokowi sudah berada pada posisi yang tepat. Utamanya dalam peningkatan kualitas serta penciptaan SDM unggul berdaya saing.

“Saya kira berbagai upaya telah dilakukan karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Tentu saja merdeka belajar menjadi tonggak dalam pengembangan SDM,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9).

Fauzan menuturkan salah satu program Jokowi yang menurutnya sangat penting untuk pengembangan SDM, yaitu melalui Merdeka Belajar. Menurut dia program tersebut adalah aspek penting untuk menuntun anak-anak didik menemukan minat dan bakatnya.

Dia memaparkan Merdeka Belajar ini merupakan konsep belajar yang tujuannya untuk membuat peserta ajar sesuai dengan kompensi dan kemampuan diri. Karena dengan itu, nantinya menjadikan materi kelas bukanlah sumber satu-satunya dalam belajar.

Mereka, lanjut dia, diberikan kebebasan untuk  mengakses ilmu-ilmu lainnya di luar materi pembelajaran kelas. Sumber yang dimaksudkan meliputi mulai dari internet, perpustakaan, hingga kepekaan terhadap komdisi dan lingkungan sekitar.

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Salah satu yang diatur adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.

Beleid ini mengatur tujuh metode untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan. Salah satunya metode dua, yaitu melindungi kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional, yang di dalamnya memuat hak penghayat kepercayaan.

"Menegakkan hak masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan agar dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan khususnya dalam pemajuan kebudayaan," demikian bunyi poin di lampiran Perpres yang diteken Jokowi pada 14 September 2022.

Tidak hanya menegakkan hak, tapi juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas

tradisi, dan penghayat kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. "Terutama yang berkenaan dengan nilai budaya mereka," demikian bunyi poin tersebut.

Tweet