Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menyiapkan proyek infrastruktur yang mengusung keberlanjutan untuk mendukung ekonomi hijau (green economy).
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan hal ini sesuai dengan komitmen untuk target net zero emission di 2060. Dia menegaskan dalam infrastruktur, konsep hijau bukan hanya soal hasil, tetapi juga prosesnya.
"Jadi prosesnya itu bagaimana memanfaatkan material lokal supaya rendah jejak ekologisnya. Jadi tidak terlalu banyak menghabiskan atau mengkonsumsi material yang membutuhkan energi besar," kata Endra dalam CNBC Indonesia Green Economic Forum 2022, Selasa (28/6/2022).
Dia memaparkan saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa infrastruktur yang dapat dikategorikan sebagai infrastruktur hijau. Infrastruktur ini dibangun dengan tidak merusak lingkungan, dan dapat meningkatkan nilai tambah terhadap lingkungan.
Infrastruktur yang mengusung konsep hijau pertama yaitu bendungan. Endra menjelaskan bendungan tersebut nantinya bisa memenuhi kebutuhan pangan dan energi.
"Saya kira ini sangat penting untuk punya kemandirian di sektor itu. Makanya kita punya program untuk membangun bendungan. [Sebanyak] 61 bendungan, di mana 29 sudah diselesaikan. Di dalam bendungan selain menyiapkan air irigasi, juga bisa punya potensi pembangkit listrik yang ramah lingkungan," jelas dia.
Selain bendungan, proyek jalan tol pun ada yang mengusung konsep keberlanjutan untuk mendukung green economy. PUPR telah membangun koridor sabuk hijau di sepanjang jalan tol yang berguna untuk menyerap karbon dari kendaraan roda empat, serta menyiapkan fasilitas pengisian bahan bakar listrik di rest area jalan tol.
"Jadi, rest area juga akan disiapkan fasilitas untuk pengisian bahan bakar listrik. Itu, kan, mengundang minat baru pengendara kendaraan bermotor untuk mengkonversi mobilnya dari berbahan bakar bensin menjadi listrik," ungkapnya.
Di samping itu, proyek infrastruktur green economy adalah dengan membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Di TPA tersebut nantinya sampah bisa didaur ulang sebagai energi pembangkit listrik.
"Di Indonesia belum banyak kota-kota yang mengarah ke situ. Kita siapkan TPA-TPA kita untuk pembangkitan energi dari sampah. Jadi itu contoh-contoh infrastrukturnya," pungkas Endra.
Kawal Kebijakan Ekonomi Hijau RI Hadapi Perubahan Iklim
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis proyek-proyek infrastruktur strategis dapat diselesaikan di 2024.
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan saat ini pihaknya fokus menyelesaikan proyek-proyek tersebut.
Dia menjelaskan tidak ada proyek infrastruktur baru dari Kementerian PUPR yang bersifat multiyears. Infrastruktur yang didanai APBN saat ini tengah berjalan untuk diselesaikan di 2023-2024.
"Seperti bendungan itu tidak programkan lagi, kecuali yang memang sumber pembiayaannya dari investasi. Jadi itu masih bisa, atau dari KPBU atau loan," kata dia.
Kementerian PUPR, menurut Endra, telah menyiapkan berbagai strategi dalam menjaga keberlangsungan proyek infrastruktur. Di antaranya adalah mengalokasikan anggaran yang cukup.
Dia menambahkan proyek infrastruktur biasanya terhenti karena kesulitan pembiayaan yang mengakibatkan kehabisan material atau sudah tidak ada lagi pihak kontraktor.
"Artinya sudah diprogramkan dengan baik. Karena kalau kita programkan dengan baik, itu mustahil [proyek] infrastruktur mangkrak," ujarnya.
Strategi lainnya adalah melakukan mitigasi dampak yang mungkin menjadi faktor penghambat, seperti tanah. Ketika tanahnya memang sulit, kata dia, proyek akan dialokasikan ke tempat-tempat yang memang potensi untuk penyelesaian proyek infrastrukturnya lebih tinggi.
"Jadi saya kira itu yang bisa dilakukan, adalah menjamin ketersediaan anggaran. Kami mitigasi dampak-dampak yang memang menjadi penghambat, terutama tanah," pungkas Endra.
Bos WSKT Paparkan Kesiapan Garap Infrastruktur Hijau di IKN
Konsep infrastruktur hijau untuk mendukung perekonomian (green economy) menjadi potensi baru bagi perusahaan konstruksi. Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Destiawan Soewardjono mengatakan dalam beberapa tahun terakhir perusahaan telah mempelajari untuk menggarap proyek dengan 'cap hijau'.
"Artinya kami memilah bahan limbah recycle, kemudian bahan-bahan yang permanen. Kami terus berupaya untuk bisa diaplikasikan pada semua proyek. Kemudian di proyek gedung Waskita sudah memiliki sertifikat membangun green building dan beberapa sudah kami terapkan," kata Destiawan dalam CNBC Indonesia Green Economic Forum, Selasa (28/6/2022).
Konsep hijau dan keberlanjutan pada infrastruktur bisa membawa potensi baru, dan menjadi fokus pemerintah. Dia mencontohkan pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur di dalamnya difokuskan memiliki konsep hijau dari sisi proses hingga hasil akhir.
0 Response to " Infrastruktur dan Ekonomi Hijau, Solusi Pembangunan Berkelanjutan?"
Posting Komentar