Jokowi Sangat Utamakan Kualitas Pendidikan

 

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Jokowi sangat mengutamakan kualitas pendidikan di Indonesia karena akan sejalan dengan penciptaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

"Presiden sangat concern (peduli) dengan kualitas dan aktivitas perguruan tinggi. (Presiden Jokowi) benar-benar memikirkan how to improve (bagaimana meningkatkan) kualitas SDM,” kata Menkeu Sri mulyani dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 21 di Jakarta, Senin.

Perhatian Jokowi dan pemerintah ini tercermin dari alokasi anggaran khusus untuk perguruan tinggi dalam bentuk dana abadi yang masuk dalam pos dana abadi bidang pendidikan.

Untuk dana abadi bidang pendidikan sendiri sudah ada sejak 2010 dan hingga 2021 totalnya mencapai Rp99,1 triliun meliputi dana abadi pendidikan Rp81,11 triliun, dana abadi penelitian Rp7,99 triliun, dana abadi kebudayaan Rp3 triliun, dan dana abadi perguruan tinggi Rp7 triliun.

Sementara khusus dana abadi perguruan tinggi ini mulai dibentuk pada sekitar 2020 yang dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi terbaik di Indonesia masuk peringkat terbaik dunia.

Sri Mulyani bercerita terbentuknya dana abadi perguruan tinggi bermula dari janji Presiden Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang ingin meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

Presiden Jokowi ingin agar perguruan tinggi di Indonesia memiliki kemandirian dari sisi finansial yang juga merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi universitas kelas dunia.

"Bagaimana caranya mendukung? Beliau (Presiden Jokowi) menjanjikan dalam kampanye yaitu ingin memberikan dana abadi pendidikan perguruan tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengaku saat itu dirinya masih belum mengetahui cara atau skema menggunakan dana abadi perguruan tinggi dan pihak yang akan mendapat dana abadi ini.

Meski demikian jabatan sebagai Menteri Keuangan menuntut Sri Mulyani untuk mampu merealisasikan janji kampanye terkait dana abadi pendidikan tersebut hingga akhirnya dianggarkan sebesar Rp7 triliun.

Tak hanya itu ia bahkan sebenarnya berencana untuk menambah anggaran dana abadi perguruan tinggi tahun ini namun peraturan presiden (perpres) belum keluar saat postur RAPBN 2022 telah diputuskan pada Oktober 2021.

"Belum ada landasan hukum, Saya belum berani mengalokasikan lebih,” tegas Sri Mulyani.

Dana Abadi dan Langkah Memajukan SDM Indonesia

Pemerintah telah melakukan penempatan dana sebesar Rp99,11 triliun dalam bentuk dana abadi di bidang pendidikan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2010 hingga 2021 yang merupakan bagian dari alokasi anggaran di sektor pendidikan yang disisihkan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN tahun 2022 ini, pemerintah juga telah mengalokasikan dana abadi pendidikan sebesar Rp20 triliun. Dengan demikian, dana abadi di bidang pendidikan diproyeksikan mencapai Rp119,11 triliun.

Pengelolaan dana abadi dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola LPDP terdiri atas dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan dengan masing-masing total akumulasi dana per 31 Desember 2021 adalah Rp81,1 triliun, Rp8 triliun, Rp7 triliun, dan Rp3 triliun.

“Hasil pengelolaan dana abadi tersebut digunakan untuk memberikan program layanan beasiswa, peningkatan kompetensi, dan pendanaan riset. Adapun jenis program layanan beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP adalah beasiswa umum, beasiswa targeted, dan beasiswa afirmasi,” tulis Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN dalam keterangan resminya, Jumat (10/06)

Hingga akhir tahun 2021, LPDP telah memberikan beasiswa kepada 29.872 penerima yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 15.631 alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di berbagai sektor. Terdapat 62,8 persen di antaranya bekerja di sektor publik, seperti akademisi, peneliti, ASN, pegawai profesional, hingga TNI/Polri. Sedangkan sisanya 35 persen bekerja di sektor private dan 2,2 persen di sektor sosial.

Sementara itu, LPDP juga telah membiayai 1.668 proyek riset dengan total nilai Rp1,4 triliun dalam empat skema, yakni skema kompetisi dengan proporsi 11,9 persen, skema invitasi 5,8 persen, skema kolaborasi internasional 1,4 persen, dan proporsi terbesar pada skema mandatory sebesar 80,9 persen.

Dana abadi ini merupakan komitmen pemerintah di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing. Ke depan, APBN 2023 selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional, di antaranya melalui peningkatan kualitas SDM dan penguatan program pendidikan.

Tweet