Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Jokowi sangat mengutamakan kualitas pendidikan di Indonesia karena akan sejalan dengan penciptaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
Sri Mulyani bercerita terbentuknya dana abadi perguruan tinggi bermula dari janji Presiden Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang ingin meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.
Dana Abadi dan Langkah Memajukan SDM Indonesia
Pemerintah telah melakukan penempatan dana sebesar Rp99,11
triliun dalam bentuk dana abadi di bidang pendidikan. Jumlah tersebut merupakan
akumulasi sejak tahun 2010 hingga 2021 yang merupakan bagian dari alokasi
anggaran di sektor pendidikan yang disisihkan sebesar 20 persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN tahun 2022 ini, pemerintah juga
telah mengalokasikan dana abadi pendidikan sebesar Rp20 triliun. Dengan
demikian, dana abadi di bidang pendidikan diproyeksikan mencapai Rp119,11
triliun.
Pengelolaan dana abadi dilakukan oleh Badan Layanan Umum
(BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan. Dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola LPDP terdiri
atas dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi,
dan dana abadi kebudayaan dengan masing-masing total akumulasi dana per 31
Desember 2021 adalah Rp81,1 triliun, Rp8 triliun, Rp7 triliun, dan Rp3 triliun.
“Hasil pengelolaan dana abadi tersebut digunakan untuk
memberikan program layanan beasiswa, peningkatan kompetensi, dan pendanaan
riset. Adapun jenis program layanan beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP
adalah beasiswa umum, beasiswa targeted, dan beasiswa afirmasi,” tulis Tri
Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN dalam
keterangan resminya, Jumat (10/06)
Hingga akhir tahun 2021, LPDP telah memberikan beasiswa
kepada 29.872 penerima yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia. Sebanyak
15.631 alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di berbagai sektor. Terdapat 62,8
persen di antaranya bekerja di sektor publik, seperti akademisi, peneliti, ASN,
pegawai profesional, hingga TNI/Polri. Sedangkan sisanya 35 persen bekerja di
sektor private dan 2,2 persen di sektor sosial.
Sementara itu, LPDP juga telah membiayai 1.668 proyek riset
dengan total nilai Rp1,4 triliun dalam empat skema, yakni skema kompetisi
dengan proporsi 11,9 persen, skema invitasi 5,8 persen, skema kolaborasi
internasional 1,4 persen, dan proporsi terbesar pada skema mandatory sebesar
80,9 persen.
Dana abadi ini merupakan komitmen pemerintah di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing. Ke depan, APBN 2023 selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional, di antaranya melalui peningkatan kualitas SDM dan penguatan program pendidikan.
0 Response to "Jokowi Sangat Utamakan Kualitas Pendidikan"
Posting Komentar