Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi seluruh kalangan masyarakat. Namun secara nyata, pandemi ini memberikan implikasi yang lebih besar bagi perempuan.
Mengutip studi dari McKinsey Global Institute, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan produk domestik bruto (PDB) secara global akan turun USD1 triliun apabila dampak negatif yang diterima oleh perempuan dari pandemi tidak segera diatasi. Hal ini Menkeu kemukakan saat memberikan pidato kunci pada Seminar Forum B20 yang bertajuk “Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in the Global Economy”, Jumat (17/6) di Jakarta.
“Tetapi jika ada tindakan diambil untuk mencapai peningkatan kesetaraan gender pada tahun 2030, termasuk dengan berinvestasi di bidang pendidikan, keluarga berencana, kesehatan ibu, inklusi digital dan keuangan, dan juga dengan memperbaiki beban pekerjaan perempuan yang tidak dibayar terkait untuk perawatan anak dan orang tua, maka PDB secara global akan dapat meningkat secara signifikan sebesar USD13 triliun,” kata Menkeu.
Menkeu melihat Indonesia dalam satu dekade terakhir telah membuat suatu kemajuan besar dalam kesetaraan gender. Salah satunya terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah perempuan dalam ketenagakerjaan. Menkeu menyebut hal ini penting untuk memberikan berkontribusi dalam pembangunan kesetaraan gender.
“Saat ini perempuan sekitar 53,3 persen dari angkatan kerja Indonesia, lebih besar dari laki-laki. Menurut statistik Indonesia pada tahun 2020, ini sebenarnya cukup signifikan. Namun 62 persen perempuan bekerja di sektor informal,” lanjut Menkeu.
Menurut World Bank Global Findex Database, masih terdapat kesenjangan gender dalam hal inklusi keuangan dimana perempuan memiliki porsi yang lebih rendah dari laki-laki sebesar 7 persen. Berdasarkan laporan tersebut, indeks inklusi keuangan Indonesia secara nasional baru ada di sekitar 49 persen. Menkeu menyebut indeks ini masih terbilang cukup rendah.
Pada tahun 2021, Dewan Nasional Keuangan Inklusif Indonesia juga melakukan survei yang menunjukkan bahwa kepemilikan akun bank wanita meningkat menjadi 62 persen, level yang sama dengan kepemilikan akun pria. Namun, meskipun inklusi keuangan perempuan hampir sama atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki, Menkeu menilai bahwa inklusi keuangan perempuan Indonesia relatif masih berada di level yang rendah.
“Pemerintah menyadari bahwa diperlukan tindakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan, terutama dalam inklusi keuangan. Oleh karena itu, kami menempatkan kesetaraan keuangan yang sangat penting. Tidak hanya untuk peluang ekonomi, tetapi ini juga berimplikasi pada upaya pengurangan kemiskinan," ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan inklusi keuangan digital, khususnya bagi perempuan, memberikan jalan yang sangat kredibel untuk keluar dari kemiskinan, dan juga sebagai langkah penting bagi Indonesia dan melaksanakan agenda pembangunan nasional.
"Apalagi yang sekarang ingin dicapai oleh Presiden Joko Widodo yaitu pengentasan kemiskinan absolut di Indonesia pada tahun 2024. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran yang sangat penting,” tegas Menkeu.
Menkeu melihat bahwa perempuan adalah agen kunci yang penting pada perekonomian. Menkeu menegaskan bahwa Pemerintah akan terus memberikan perhatian serta program-program yang dapat membantu perempuan, khususnya sektor UMKM, yang dapat memberikan kesempatan perempuan untuk maju.
Pemerintah juga menyadari bahwa sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menerima dampak negatif yang sangat signifikan selama pandemi Covid-19. Sementara itu, jumlah proporsi perempuan di sektor UMKM juga sangat dominan. Maka, Pemerintah meluncurkan berbagai program untuk membantu UMKM agar dapat bertahan selama pandemi, sekaligus supaya mampu lekas bangkit selepas pandemi.
“Di masa pandemi, kami meluncurkan dukungan untuk usaha kecil menengah, baik melalui restrukturisasi utang mereka atau memberikan hibah produktif untuk sektor informal,” ujar nya.
Pemerintah juga menggunakan program perlindungan sosial pemerintah, seperti bantuan sosial dan program jaminan sosial agar dapat menjangkau segmen keluarga, terutama yang dikepalai oleh perempuan. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan ini juga sekaligus diupayakan untuk membangun inklusi keuangan Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu contoh program dimana Pemerintah memberikan transfer langsung ke rekening bank milik kepala keluarga perempuan. Praktik ini secara otomatis dapat memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan Indonesia.
“Pemberdayaan perempuan pengusaha menjadi penting. Jadi inklusi keuangan tidak serta merta menciptakan wirausahawan, khususnya bagi perempuan. Kita masih perlu memberikan dukungan teknis dan dukungan lainnya, agar wirausahawan perempuan memiliki kapasitas teknis dan finansial, sehingga mereka kemudian mampu menjadi wirausahawan yang benar-benar baik dan tangguh,” lanjut Menkeu.
Menkeu menyebut program Mekaar merupakan salah satu contoh program Pemerintah yang memberikan akses permodalan, sekaligus juga pemberdayaan perempuan. Pemerintah juga memberikan dukungan dengan menggabungkan program dukungan permodalan lain yang skalanya jauh lebih kecil yaitu kredit Ultra Mikro (UMi). Program UMi menyasar pengusaha kecil perempuan yang berasal dari pendapatan rumah tangga tingkat bawah. Menkeu mengatakan Program UMi tidak hanya berupaya untuk menciptakan peluang bagi pengusaha perempuan, tetapi juga dapat mengentaskan kemiskinan.
“Program Pemerintah untuk mendukung UMKM dirancang baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran, Pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan subsidi bunga, seperti perluasan dan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian capacity building, serta pemberian kebijakan penjaminan kredit. Di sisi permintaan, kami mendukung sektor utama, misalnya, manufaktur, pertanian, perdagangan, bahkan konstruksi dan akomodasi, yang berkontribusi pada PDB (produk domestik bruto) dan lapangan kerja,” kata Menkeu.
0 Response to "Pemerintah Beri Dukungan Penuh bagi Perempuan sekaligus Bangun Inklusi"
Posting Komentar