Jokowi Dinilai Berhasil Wujudkan Inklusifitas Dalam Presidensi G20

SEPUTAR INDONESIA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memainkan peran aktif dalam mendorong inklusifitas Presidensi G20 Indonesia. Langkah politik luar negeri Jokowi dinilai terbukti berhasil membangun komunikasi baik dengan para pemimpin negara dunia.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, lawatan Jokowi ke tiga negara di Kawasan Asia Timur menciptakan dampak positif. Khususnya terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Dia menilai, Jokowi telah mengambil keputusan yang tepat dengan mulai bergerak aktif berkunjung ke negara-negara sahabat. Seperti kunjungan yang dilakukan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, serta Korea Selatan (Korsel).

"Presiden memberikan personal touch agar pemimpin tiga negara bersedia hadir di KTT G20," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/7/2022).

Menurut dia, kondisi demikian serupa dengan yang dilakukan Jokowi kepada negara-negara lainnya. Terutama bagi negara yang tergabung sebagai peserta KTT G20.

Bahkan pendekatan secara langsung juga dilakukan Jokowi terhadap negara yang sedang dalam konflik perang. Hal itu terjadi saat Jokowi melangsungkan agenda kunjungan ke Ukraina dan Rusia.

"Presiden sudah lakukan hal ini ke pemimpin negara-negara yang tergabung di G7, Presiden Zelensky dan Presiden Putin," ucap Hikmahanto.

Sebelumnya, Pengamat Hubungan Internasional Anton Aliabbas juga menilai, misi yang dibawa Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia sebenarnya tak lepas dari agenda Presidensi G-20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang. 

Di mana sebagai pemegang Presidensi G-20, ancaman walkout negara lain atau ketidakhadiran Rusia saat gelaran G-20 dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Indonesia maupun keputusan yang akan dihasilkan. 

“Jadi kunjungan (misi perdamaian) ini juga tidak bisa dilepaskan dari upaya melancarkan perhelatan G-20,” kata Anton dalam siaran pers diterima, Jumat, (1/7/2022).

Selain itu, lanjut Anton, Jokowi juga ingin meninggalkan warisan yang baik dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Jokowi ingin menorehkan sejarah sebagai pemimpin bangsa yang ikut andil dalam mendamaikan konflik antar negara.

Menurut Anton, selama 5 tahun periode awal pemerintahan, Jokowi lebih banyak menghabiskan kepemimpinannya dalam penguatan diplomasi bilateral. Akan tetapi, pola tersebut dikembangkan pada periode kedua dengan meningkatkan aktivitas pelaksanaan politik luar negeri dalam forum multilateral. 

“Kunjungan ke Ukraina dan Rusia ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 yakni ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia,” jelas dia.

Anton meyakini, Jokowi tentu sadar jika langkah yang dilakukannya dengan mendatangi Kyiv dan bertemu Presiden Ukraina Zelensky cukup berisiko. Sebab, perang masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Apalagi, Rusia masih aktif melakukan serangan ke sejumlah tempat.

“Jadi apa yang dilakukan Jokowi mendatangi dua negara bertikai tentu saja merupakan rangkaian dari upaya untuk menengahi konflik tersebut. Sikap imparsialitas yang ditunjukkan Jokowi dengan aktif menemui dua pemimpin bertikai memang dibutuhkan oleh pihak yang menawari diri sebagai potensial mediator,” beber Anton.

Tweet