SEPUTAR INDONESIA - Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menjalin kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan ketahanan pangan berintegritas.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu mengatakan, ketahanan pangan nasional harus dibangun di atas penyelenggaraan yang taat terhadap regulasi, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
"Badan Pangan Nasional sangat berkepentingan untuk ikut mendorong terselenggaranya berbagai upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor pangan yang sangat strategis karena mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Dengan penyelenggaraan pangan yang bersih akan terbangun ketahanan yang kuat,” ujar Arief.
Dalam menjalankan tugas menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, Badan Pangan Nasional siap bermitra dan menjalin kolaborasi yang kuat dengan KPK.
Arief meminta agar seluruh insan Badan Pangan Nasional siap ditegur, berani menolak, dan saling mengingatkan dalam rangka menjadikan Badan Pangan Nasional Bebas Korupsi.
“Untuk itu, saat ini Badan Pangan Nasional bersama KPK mengadakan sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yang diikuti 200 lebih pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional, serta turut hadir secara virtual perwakilan dinas urusan pangan dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi,” katanya.
Bukti Nyata Program BLT Jokowi, 5,9 Juta Rakyat Miskin Telah Menerima Manfaat BLT
Jokowi mengklaim 5,9 juta dari target 20,6 juta rakyat miskin sudah menerima BLT BBM hingga Rabu (14/9) atau dua minggu setelah harga pertalita dan solar naik.
Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial masih terus berupaya menyalurkan BLT BBM ke rakyat miskin lain.
"Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5,9 juta, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil," kata Jokowi dalam keterangan resmi, Rabu (14/9).
Tak hanya BLT BBM, Jokowi mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT gaji bagi pekerja bergaji Rp3,5 juta juga sedang berlangsung. Berdasarkan data yang dimilikinya, bantuan sudah tersalurkan ke 4 juta dari 16 juta pekerja yang jadi sasaran per 14 September 2022.
"Bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4,12 juta dari 16 juta yang akan diserahkan," imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan selain 4,12 juta tersebut, pihaknya masih akan menyalurkan BSU ke pekerja lain. Saat ini pihaknya tengah menunggu data baru dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami harapkan minggu ini diterima (tambahan), sehingga setelah verifikasi dan validasi bisa langsung disalurkan," kata Anwar.
0 Response to "Badan Pangan Nasional Bersama dengan KPK Berkomitmen Wujudkan Integritas Ketahanan Pangan"
Posting Komentar