Keberanian Jokowi Ambil Kebijakan Besar bagi Negeri, Berkah Pembangunan Indonesia

SEPUTAR INDONESIA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi sosok pemimpin yang dijadikan panutan karena Jokowi berani mengambil kebijakan.

Menurutnya, keberanian Jokowi mengambil kebijakan itu terlihat saat Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura yang berhasil mengambil alih langit Natuna.

"Dari kesuksesannya, saya kira bisa dijadikan role model (panutan)," ujarnya pada Minggu (11/9/2022).

Selain itu, di hadapan para ekonom Jokowi juga berani mengambil risiko jika Indonesia kalah dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena kebijakan larangan ekspor nikel.

Emrus mengatakan bahwa kebijakan berani Jokowi ini tidak sekali dua kali diambil olehnya. Ada salah satu kebijakan yang menjadi catatan sejarah, yaitu saat Indonesia berhasil mengakuisisi PT Freeport secara mayoritas. Kebijakan itu diakui membawa keuntungan bagi Indonesia.

Namun, capaian-capaian tersebut menurutnya belum sempurna karena masih memiliki 2 tahun masa kepemimpinannya.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Emrus mendorong para menteri menyelesaikan tugas dengan baik.

Menurut Emrus, jika pekerjaan-pekerjaan itu diselesaikan dengan baik oleh Presiden dan para menteri, Presiden Jokowi bisa menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya.

"Akan tetapi, kalau ada di sana-sini kekurangan, yang disentil itu menterinya yang tidak perform," ujarnya.

Emrus mengakui kegigihan Presiden Jokowi bekerja untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun, kegigihan itu tidak akan berjalan baik jika tidak ada dukungan penuh dari pembantunya, dalam hal ini para menteri dan kepala-kepala daerah.

Banyak Negara Hutang Besar, Hutang Indonesia Kecil Berkat Jokowi

Jokowi dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara (SBN).

Porsi utang pemerintah saat ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah pinjaman dalam negeri. 

"Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya 10% dari total utang," jelas Faisal.

Tweet