Penyaluran Bansos Jokowi Tepat Sasaran , Rakyat Terlindungi

SEPUTAR INDONESIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai punya alternatif di tengah kenaikan harga BBM. Salah satu caranya dengan program bantuan sosial (Bansos). “Bansos dari Presiden Jokowi menghadirkan banyak kebermanfaatan. 

Tentu berimbas langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu, Djoenet Santoso di Jakarta, Sabtu (10/9/2022). 

Dia meambahkan sejumlah bansos yang diluncurkan Jokowi menciptakan banyak manfaat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.  

Menurutnya, imbas positif yang dirasakan masyarakat begitu besar terutama terhadap mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

 “Apalagi di tengah kondisi pasca pandemi seperti sekarang ini,” katanya. 

Dia melanjutkan, Bansos Presiden Jokowi mempunyai peran penting tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan. 

Bahkan turut berpengaruh besar membantu menurunkan angka kemiskinan. Dia berharap bansos dapat konsisten berjalan. 

Sehingga dengan begitu, lanjut dia, manfaat dari kehadirannya mesti bisa tterus dirasakan masyarakat hingga pada  di lapisan terbawah.

BBM untuk Nelayan Akan Tetap Terpenuhi, Jamin Hidup Nelayan dan Ketahanan Pangan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di tiap daerah akan terpenuhi. Secara intensif KKP terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas untuk memenuhi hal tersebut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini Hanafi juga mengajak para nelayan untuk mengefisienkan biaya operasional melaut, termasuk di dalamnya penggunaan BBM.

“Bukan keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, namun dampak dari permintaan pasar dunia. BBM subsidi untuk nelayan kecil tetap diupayakan, bisa mengurus surat rekomendasinya ke dinas atau pelabuhan perikanan terdekat,” ujarnya saat berdialog dengan nelayan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Kamis (8/9/2022).

Lebih lanjut Zaini mengatakan adanya kenaikan harga BBM tidak serta merta membuat harga ikan turut naik. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya seperti permintaan pasar maupun mutu ikan itu sendiri.

“Efisiensi pengurusan izin untuk kapal pusat juga telah diberikan kemudahan. Pembayaran hanya dilakukan di bank langsung ke kas negara. Di luar itu tidak ada, kalau ada pungli, laporkan, kita tidak ada toleransi,” tandasnya.

Zaini juga meminta agar para nelayan tidak memainkan ukuran kapal perikanan. Dia menegaskan ukuran kapal tidak berpengaruh kepada pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan mekanisme pasca produksi.

“Nantinya dengan sistem ini, besaran PNBP yang disetor kepada negara sesuai dengan jumlah ikan yang ditangkap. Bukan lagi ukuran kapal. Ini lebih adil bagi negara dan pelaku usaha,” tegasnya.

Tweet