Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pemberantasan korupsi dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah mewujudkan trisula pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan KPK.
"Cara KPK memandang pemberantasan korupsi dalam tiga tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin tentulah untuk mewujudkan trisula pemberantasan korupsi sebagaimana ruh atas perubahan Undang-Undang KPK itu sendiri, yaitu Undang-Undang 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," kata Firli.
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK diberikan tugas pokok untuk memberantas korupsi melalui pendidikan masyarakat, pencegahan melalui perbaikan sistem, penindakan yang profesional dan akuntabel serta penghormatan hak asasi manusia (HAM) serta bersinergi dengan seluruh rakyat, segenap pemangku kepentingan dan kamar-kamar kekuasaan dalam orkestrasi pemberantasan korupsi.
"Itulah sebabnya, tiga tahun terakhir kami merasa telah berkoordinasi dengan banyak, tidak saja eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, namun harus diingat bahwa lembaga-lembaga yang lain termasuk di dalamnya partai politik sebagai intinya," ujar Firli.
Ia menilai memberantas korupsi di Indonesia bukan perkara mudah. Menurutnya, perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak sehingga perlu penerapan tiga strategi pemberantasan korupsi tersebut.
Publik Tetap Puas terhadap kinerja Presiden Jokowi
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting menyebutkan publik tetap puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo meski menghadapi sejumlah masalah.
"Dihadapkan pada sejumlah masalah, publik tetap merasa puas dengan kinerja Jokowi walaupun sedikit terkoreksi," kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Dalam survei tersebut, terdata bahwa 75,5 persen rakyat Indonesia mengaku puas atas kinerja Jokowi sementara 7,7 persen merasa sangat puas.
Tingginya angka kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi disebabkan oleh beberapa program serta kebijakan yang diusung oleh Jokowi.
Pasca kenaikan harga BBM, Jokowi memberikan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi upah. Jokowi secara langsung membagi-bagikan kepada para penerima BLT dan upah di sejumlah daerah untuk mengatasi dampak kenaikan BBM
Terkait dengan kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan, menurut dia, Jokowi menunjukkan ketegasan untuk mengusut tuntas dan mendorong transformasi sepak bola dengan mengundang Presiden FIFA berkunjung ke Indonesia.
Meskipun demikian, lanjut dia, Jokowi perlu bersikap hati-hati menghadapi resesi dan menekan inflasi, yang bakal terus berlangsung hingga tahun depan.
"Lebih-lebih tahun depan bangsa ini akan memasuki proses politik menuju Pemilu 2024," tegas Andreas.
0 Response to "Jokowi Dukung Program Trisula Pemberantasan Korupsi"
Posting Komentar