Wujudkan Komitmen terhadap EBT, Jokowi Siapkan BUMN Tambang Bahan Galian Nuklir

SEPUTAR INDONESIA - Jokowi tengah menyiapkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola tambang bahan galian nuklir. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT).

Dalam peraturan tersebut, pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan BUMN yang berhak mengelola tambang nuklir. Dengan catatan, BUMN tersebut wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

BUMN pun diperbolehkan untuk bekerja sama dengan badan usaha milik swasta. Adapun pertambangan yang dimaksud, termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.

Selanjutnya, badan usaha terkait pertambangan dan mineral batu bara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha serta penemuan mineral ikutan radioaktif oleh orang perseorangan atau badan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain menunjuk BUMN untuk mengelola tambang nuklir, pemerintah pusat juga membentuk majelis tenaga nuklir yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Jokowi Berkomitmen Penuh terhadap Pengembangan EBT di Indonesia

Sebagai wujud nyata mitigasi emisi global dalam mengantisipasi perubahan iklim, Jokowi terus memacu pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia serta fasilitas pendukung yang ada di dalam negeri. Salah satu upaya Jokowi dalam mewujudkan komitmen nya terhadap transisi menuju EBT di Indonesia adalah dengan melakukan transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi hijau. 

“Pengembangan PLTA Kayan Cascade yang bisa mengembangkan sampai sekitar 12 GW ini sudah menjadi perhatian Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini sudah menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah juga menargetkan 23% dari keseluruhan sumber energi di Indonesia berasal dari renewable energy di tahun 2026,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengharapkan bahwa kerja sama yang telah terjalin tersebut dapat mulai terlihat kemajuannya di tahun 2023, sehingga dapat meningkatkan kecepatan upaya transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia.

Sebagai informasi, Indonesia merupakan pasar utama Sumitomo Corporation (SC) Group untuk bisnis ketenagalistrikan, dimana PLTA Kayan Cascade sendiri diproyeksikan menjadi PLTA terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan PLTA Kayan Cascade membutuhkan investasi sebesar USD 17,8 miliar.

Kapasitas PLTA Kayan Cascade pada tahap pertama direncanakan sebesar 900 Megawatt (MW), tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW, dan tahap kelima 3.300 MW. Tahap pertama ditargetkan selesai pada 2026. Sementara itu, tahap kedua hingga tahap kelima masing-masing akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun dari tahap pertama.

“PLTA Kahyan Cascade merupakan integrated power source yang diharapkan dapat melistriki kawasan industri di Tanah Kuning di Kalimantan Utara dan diharapakan ini juga menjadi integrated economic zone,” jelas Menko Airlangga.

Tweet