Angka Stunting Nasional Turun, Jokowi Sukses Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

  

Percepatan penanganan stunting merupakan salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto.

"Stunting merupakan masalah yang serius karena menyangkut eksistensi bangsa ke depan dan pencapaian target pembangunan kesehatan," katanya pada Evaluasi dan Hasil Tindak Lanjut Audit Kasus stunting Kabupaten Magelang Tahun 2022, di Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

Adi menyampaikan bahwa stunting bukan hanya masalah perawakan tubuh yang pendek saja, namun lebih dari itu stunting disebabkan tidak terpenuhinya syarat asupan gizi dalam jangka panjang dan juga dari penyakit infeksi yang kronis dan berulang, apabila dialami dalam jangka panjang maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta memperhatikan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang telah melaksanakan audit stunting yang dilaksanakan pada 17 November 2022.

"Kegiatan tersebut menjadi salah satu kegiatan prioritas sebagai pintu masuk dalam penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat, baik intervensi spesifik maupun sensitif secara kolaboratif sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting," katanya.

Sub Koordinator Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Esterlina menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Magelang atas kerja sama ini sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan stunting khususnya di Kabupaten Magelang.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai dengan 2024, dengan target penurunan dari tahun 2019 pada angka 27,6 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024," katanya.

Ia menjelaskan BKKBN mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi koordinator atau Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, di mana salah satu terobosan BKKBN yaitu melalui pendekatan pendampingan keluarga yang berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascamelahirkan, dan balita.

Esterlina berharap melalui pendampingan keluarga semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut.

Model pendekatan BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui penanganan, antara lain program siap nikah, siap hamil cegah stunting, program pengendalian jarak dan jumlah kehamilan melalui program keluarga berencana (KB) pascapersalinan, dan melalui edukasi tentang gizi balita.

"Kami berharap setiap kabupaten/kota dapat melaksanakan diseminasi kasus stunting minimal dua kali dalam satu tahun dengan dukungan bantuan operasional keluarga berencana termasuk pada tahun 2023, tim audit kasus stunting baik tim pakar maupun tim teknis dapat bersama-sama melakukan audit stunting dan bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya penurunan stunting," katanya.

Tweet