Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Benteng Krisis Ekonomi

Djayadi Hanan berpendapat bahwa perjalanan Jokowi bukan murni sebagai misi perdamaian dalam rangka mengehentikan perang antara Ukraina dan Rusia. Menurutnya, perjalanan tersebut adalah upaya dalam mengantisipasi potensi krisis ekonomi yang terjadi akibat embargo negara-negara Eropa dan Rusia.

Perjalanan ini dinilai menjadi benteng pemerintah dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di Indonesia serta menunjukkan kepada rakyat Indonesia akan bukti nyata usaha pemerintah dalam menangani krisis tersebut.

"Saya kira ini bisa disebut jaga-jaga, kalau jadi krisis ekonomi presiden sudah setidaknya menunjukkan pernah upaya serius yang ditunjukkan pemerintah," kata Djayadi saat diskusi politik bersama Total Politik di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (3/7/2022).

Selain itu, kunjungan tersebut juga ingin menyampaikan pesan pada rakyat Indonesia bahwa sebagian besar negara terbukti sedang dalam keadaan sulit. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab dari kesulitan tersebut dan kata Djayadi, diperparah dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Tuntutan akan Kekompakan dalam Me0nghadapi Krisis di Indonesia

Kondisi politik dunia yang sarat perubahan menuntut anak bangsa bersama-sama tidak sekadar berjuang mewujudkan ketahanan pangan, namun harus mewujudkan kedaulatan pangan. 

"Memaknai dinamika peran Indonesia dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia, diperlukan jaminan agar upaya pemulihan ekonomi nasional, jaminan ketahanan pangan dan energi, bisa terlaksana dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Menurut Lestari, optimisme untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus terus dibangun lewat penerapan langkah-langkah strategis agar mampu mengakselerasi pencapaian tersebut.  

Apalagi, tambahnya, pandemi juga menyasar ketahanan suatu negara dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan.  

Kondisi itu, jelas Rerie, harus disikapi dengan kebijakan dan langkah yang tepat dari Indonesia yang berada dalam geopolitik dunia, sehingga menuntut tetap meningkatkan komitmen kita pada prinsip-prinsip non-blok dalam menyikapi perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini. 

Mendorong Investasi Pangan dan Energi Bersih 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-48 pada 26-28 Juni 2022 di Schloss Elmau, Jerman, Jokowi mengajak negara-negara maju yang tergabung dalam G7 untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang pangan dan energi bersih.

Ajakan Jokowi di KTT G7 mampu menggugah dan menyadarkan negara-negara G7 bahwa Indonesia adalah negara yang tepat sebagai tujuan investasi, terutama di bidang pangan dan energi bersih. Dengan jumlah penduduk 273,5 juta jiwa, ekonomi yang tumbuh konsisten rata-rata 5% per tahun, negara agraris, dan lumbung energi baru dan terbarukan (EBT), Indonesia merupakan pasar pangan dan EBT yang sangat potensial.

Tak kalah penting, Indonesia hadir di KTT G7 ke-48 sebagai Presidensi G20. Salah satu prioritas Presidensi G20 adalah mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Ajakan berinvestasi di bidang energi ramah lingkungan yang disampaikan Jokowi di KTT G7 bisa ditindaklanjuti di KTT G20 Bali pada akhir tahun nanti.

Momen di mana Jokowi mengangkat isu investasi pangan dan energi bersih juga sangat bertepatan dengan kondisi global saat ini. Gejolak harga pangan dan energi telah menyeret banyak negara baik negara-negara maju maupun berkembang ke dalam jurang resesi. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara bisa menjadi krisis global berkepanjangan.

Harga pangan dan energi melambung tinggi sejak akhir 2021 akibat gangguan rantai pasok setelah terjadi lockdown di berbagai negara selama pandemi Covid-19. Kondisi itu diperparah masalah logistik, cuaca ekstrem, dan melonjaknya permintaan yang tidak diimbangi pasokan setelah pandemi mereda. Gejolak harga pangan dan energi kian menjadi-jadi setelah Rusia menyerbu Ukraina pada Februari 2022.

Komitmen negara-negara maju untuk mempercepat penggunaan energi bersih diperkirakan mundur. Setelah harga minyak bumi dan gas melesat akibat perang Rusia-Ukraina, negara-negara maju berencana kembali menggunakan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Keputusan itu bisa merusak berbagai kesepakatan penggunaan energi bersih yang telah dicapai selama ini.

Inti ajakan Presiden Jokowi sejatinya adalah ikhtiar pemerintah memaksimalkan potensi negeri ini sebagai sumber energi dan pangan. Tujuannya tiada lain untuk mencegah krisis pangan dan energi di dalam negeri, sekaligus menjadikan pangan dan energi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat. Lebih dari itu, Indonesia bisa membantu mengatasi ancaman krisis pangan dan energi yang tengah melanda dunia.

Tweet